Bimtek Kearsipan Sekretariat KPU Provinsi Bali

            Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta Peraturan Kepala Arsip Nasional Replubik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan, Penataan, dan Penyimpanan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum (Pemilu) serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu kuasa pengguna anggaran, berkewajiban untuk melakukan pendataan, penataan, penyimpanan arsip/dokumen Pemilu hingga pelestarian sesuai dengan standard dan ketentuan teknis kearsipan. Melihat hal tersebut, maka KPU Provinsi Bali mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kearsipan dan Tata Cara Pencatatan dan Penghapusan Barang, pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2010 yang bertempat di Sekretariat KPU Provinsi Bali.

Acara Bimtek tersebut dibuka oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali, Putu Arya Gunawan, SH., dan dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa Bintek ini bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan pengelolaan administrasi kearsipan yang akuntabel dan sinergis dengan dokumen perencanaan serta pencatatan dan penghapusan barang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengacu pada nilai-nilai efektivitas dan efisiensi. Bintek diikuti oleh 30 peserta dari Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Dengan menghadirkan 4 (empat) narasumber yakni, 2 (dua) narasumber dari Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, beliau adalah Drs. Putu Pande Malihana, M.Si. yang memaparkan makalah tentang Kebijakan Kearsipan Provinsi Bali dan Drs. Ida Bagus Oka Suarta, MAP yang menjelaskan tentang Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis. 2 (dua) narasumber lainnya, dari Kantor KPKNL Denpasar yakni Fenny Arie Kartini yang memberi bimbingan tentang Penatausahaan dan Penertiban Barang Milik Negara serta Samba Habit Haori, yang memaparkan Sistem Informasi dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Bimtek berlangsung cukup menarik dengan adanya respon berupa pertanyaan maupun penyataan pendapat dari para peserta Bimtek. Melalui Bimtek ini diharapkan ilmu yang didapat dapat bermanfaat dan diterapkan pada instansi kerja masing-masing.

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilukada 2010

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Provinsi Bali telah dilaksanakan di 5 (lima) Kabupaten/Kota yakni Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Karangasem, Badung dan Bangli.  Untuk lebih meningkatkan kinerja dan menyikapi permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilukada maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Bali pada 5 (lima) Kabupaten/Kota dan Kabupaten Jembrana, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2010 yang bertempat di Wiswa Sabha Kantor Gubernur Provinsi Bali.

Rapat tersebut dihadiri kurang lebih 150 undangan yang terdiri dari unsur Muspida Provinsi Bali, DPRD, KPU Kabupaten/Kota, Panwas, Parpol, LSM, Majelis Utama Desa Pekraman  (MUDP), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Rektor dan BEM Universitas Negeri dan swasta di Bali, serta dari unsur media (wartawan). Rapat dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, Sh, MH.,  yang sekaligus memberikan sambutannya. Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Bali mengatakan bahwa rapat yang digelar merupakan moment yang sangat penting dalam rangka pembangunan politik dan pembangunan demokrasi di Bali.

Keynote Speaker dalam rapat tersebut adalah I Gusti Putu Arta, SP, MSi yang merupakan Anggota KPU Pusat dan juga menjadi Ketua Pokja Nasional Pemilukada, membahas tentang Aspek Hukum dan Teknis Tahapan Pemilukada Kabupaten Jembrana. Rapat tersebut juga menghadirkan 3 (tiga) nara sumber yakni pertama, I Made Arjaya, SE, MSi., yang merupakan Ketua Komisi I DPRD Bali dan memberikan gambaran dari perspektif politik terutama kasus-kasus yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota di Bali. Narasumber kedua, Drs. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, M.Si, yang menyoroti penyelenggara Pemilukada serta narasumber ketiga, I Dewa Gede Palguna, SH.,MH yang merupakan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, membahas tentang sengketa-sengketa yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilukada. Diskusi berlangsung cukup menarik dengan dipandu Ketut Udi Prayudi, SE,SH., sebagai moderator.  Namun secara umum pelaksanaan proses Pemilukada di lima kabupaten kota di Bali, telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan terhindar dari tindakan anarkis seperti yang terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia. Hal ini tentu harus dimaknai sebagai bahan masukan dan pembelajaran demokrasi bagi semua pihak termasuk penyelenggara Pemilu, Pengawas Pemilu, Peserta dan Pemilih.